Kapolri Tito Bertemu PM Vietnam

Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Hanoi, Vietnam, Kamis (19/9). Saat pertemuan itu, nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut terdengar. Karena PM Vietnam menitipkan salam ke Jokowi melalui Kapolri.

Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc sepakat bahwa stabilitas keamanan dalam negeri menjadi modal penting untuk melaksanakan pembangunan. Untuk kerja sama kepolisian antar negara Asia Tenggara, Phuc mendorong agar hal itu terus dikembangkan secara optimal dan berkesinambungan.

“Terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Kapolri selaku perwakilan para kepala kepolisian negara anggota ASEANAPOL. Tidak lupa titip salam untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” katanya.

Saat itu, Tito didaulat memberi sambutan atas nama Kepala Kepolisian anggota ASEANAPOL saat kunjungan resmi para ketua delegasi negara-negara anggota ASEANAPOL. Dalam sambutannya, Kapolri Tito mengatakan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Tentu, kata dia, hanya dapat terwujud jika didukung oleh stabilitas keamanan yang baik.

Lihat Juga : Negosiasi, PUPR Disebut Akan Bayar Ganti Rugi Bidara Cina

Misalnya, Tito melihat Vietnam mengalami kemajuan yang pesat dan serta kondisinya sangat jauh berubah serta pertumbuhan ekonominya juga 6,76 persen pada semester pertama tahun 2019. Tentu, hal ini merupakan tertinggi di antara negara-negara ASEAN.

“Hal tersebut tentu tercapai karena stabilitas keamanan dalam negeri yang baik dibawah kepemimpinan Perdana Menteri. Oleh karena itu, kerja sama kepolisian di antara negara-negara anggota ASEANAPOL sangat penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan,” kata Tito lewat keterangan tertulisnya, Kamis (19/9).

Kemudian, Tito mendorong penerbitan dan pengawasan red notice diselenggarakan secara lebih transparan dan profesional. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara Setjen INTERPOL dan negara anggota dalam pengelolaan red notice harus terus ditingkatkan.

“Demikian pula ketika muncul complain dan permasalahan dalam penerbitan red notice, negara pemohon harus dilibatkan secara lebih intensif untuk mengatasi kendala tersebut,” kata Tito.